Sopir Ambulans Desa ‘Curhat’ ke DPRD Cianjur, Tugas Berat tapi Tak Punya BPJS
CIANJUR – Para sopir ambulans desa di Cianjur ‘curhat’ ke anggota DPRD setempat. Mereka yang tergabung pada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pemersatu Ambulans Desa (Pamdes) mengeluhkan minimnya jaminan kesehatan dan sosial.
Anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Cianjur, Rustam Effendi, mengatakan sopir ambulans desa punya peran penting. Ironisnya, secara jaminan kesehatan dan sosial kurang mendapatkan perhatian dari masing-masing pemerintah desa.
“Selain minimnya kesejahteraan berupa tidak ada insentif atau honorium yang jelas, sopir ambulans desa juga tidak mendapat jaminan kesehatan dan sosial,” kata Rustam, Senin, 21 September 2026.
DPRD pun akan memperjuangkan aspirasi sopir ambulans desa.
“Kami akan mendorong pemerintah desa atau kepala desa agar memperhatikan jaminan para sopir ambulans desa agar diikutsertakan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan,” paparnya.
Ketua Umum DPP Pamdes, Arif Rahman Saleh, menegaskan jaminan sosial dan kesehatan merupakan hak para sopir ambulans karena berbanding dengan tugas dan tanggung jawab yang diemban.
“Sopir ambulans desa wajib memperoleh jaminan sosial dan perlindungan dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat,” kata Arif. (bay)











